Penjelasan Lengkap Mengenai Politik Etis atau Politik Balas Budi

Penjelasan Lengkap Mengenai Politik Etis atau Politik Balas Budi

CASHDIK.COM - Topik politik di Tanah Air dinilai hanya untuk kaum lansia dan jarang sekali anak muda yang melek politik. Bukan tanpa sebab, hal ini karena topik dan acara yang berbau politik dirasa membosankan dan tidak menghibur. Perlu diingat bahwa tujuan politik bukan untuk menghibur, melainkan memberitahu dan mencerdaskan penontonnya.

Apa yang dimaksud dengan politik etis atau politik balas budi

Apa itu politik etis?


Politik Etis (Belanda: Ethische Politiek). Politik etis atau politik balas budi merupakan sebuah pemikiran dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bumiputera.

Baca juga: Pembahasan Lengkap Tentang Obat Viagra, Efek Resiko dan Harganya

Kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda dikritik oleh C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. 

Politik Etis yaitu politik yang memperjuangkan dalam pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat efisiensi (di daerah jajahan). Definisi politik etis lainnya ialah  adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Pemikiran tersebut adalah kritik terhadap politik tanam paksa.

Politik etis awal kemunculannya di tahun 1890 karena desakan golongan liberal pada parlemen Belanda. Ketika itu orang yang berhaluan progresif itu memberikan usulan supaya pemerintah Belanda memberikan perhatian terhadap masyarakat Indonesia yang sudah bekerja keras mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa.

Sebenarnya, banyak pihak yang menghubungkan kebijakan politik etis ini dengan tulisan-tulisan dan pemikiran van Deventer, salah satunya pada tulisan yang berjudul Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) dimuat dalam harian De Gids tahun 1899.

Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Rekonsiliasi Politik, Siapa yang Diuntungkan?

Kritikan tersebut berisi perlunya pemerintah Belanda membayar utang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritik-kritik ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan, yang dikenal dengan politik etis. Kemudian terangkum dalam program Trias van Deventer.

Kebijakan politik etis serta program Trias van Deventer diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Idenburg (1909-1916).

Tujuan politik etis


Tujuan politik etis adalah untuk memajukan tiga bidang yakni edukasi dengan mengadakan pendidikan, irigasi dengan membuat sarana dan jaringan pengairan, dan transmigrasi dengan mengorganisasi perpindahan penduduk.

Politik etis yang dijalankan Belanda dengan perbaikan pada bidang irigasi pertanian, transmigrasi dan pendidikan sepintas terlihat mulia. Namun dibalik itu, tujuan program-program itu dimaksudkan untuk kepentingan Belanda sendiri.

Latar belakang politik etis

Yang menjadi latar belakang politik etis antara lain:

  • Sistem tanam paksan memunculkan penderitaan rakyat Indonesia
  • Sistem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat
  • Belanda memberi penekanan dan penindasan kepada rakyat
  • Rakyat kehilangan tanahnya
  • Terdapat kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri

Dampak politik etis untuk Bangsa Indonesia


Dampak dari adanya politik etis untuk Bangsa Indonesia antara lain:
  1. Adanya pembangunan infrastruktur seperti pembuatan rel kereta api menjadikan perpindahan barang dan manusia menjadi lancar.
  2. Pembangunan infrastruktur pertanian dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat dalam pengairan.
  3. Berdirinya sekolah-sekolah seperti Hollandsc Indlandsche School (HIS) setara SD untuk kelas atas dan yang untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas dua, Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setara SMP, Algemeene Middlebare School (AMS) setara SMU, Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra dan Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik), School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.
  4. Terdapat berbagai sekolah menjadikan muncul kaum terpelajar atau cendekiawan yang nantinya menjadi pelopor Pergerakan Nasional seperti misalnya Soetomo Mahasiswa STOVIA yang mendirikan Organisasi Budi Utomo.
Demikian penjelasan tentang politik etis, tujuan, latar belakang dan dampak politik etis bagi bangsa indonesia. Semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama.

Posting Komentar

0 Komentar